PUTUSAN TUJUH BULAN PENJARA TERKAIT KASUS PENCURIAN KABEL TELKOM DEPOK MENURUT HAKIM SUDAH MEMENUHI AZAS KEMANUSIAAN

DEPOK, Kamis (14/05/2020) purnayudhaonline.com
Kembali Gelar agenda Sidang putusan (vonis) pidana terdakwa Sanin Bin Tohir diselenggarakan secara telekonferensi, yang di pimpin oleh Hakim Ketua Forci Nilpa, SH., MH serta didampingi oleh M. Iqbal Hutabarat, SH., MH dan Nugraha Medica, SH., MH di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Kota Kembang.

Sidang juga turut dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa, Rahmad Lubis, SH., MH., Ratna Wening Purnawati, SH serta Ketua CWI Elfathir Lintang, SH. Turut juga didampingi oleh awak media dan sidang diselenggarakan secara terbuka untuk umum.

Usai sidang Hakim Anggota M. Iqbal, SH., MH yang dimintai keterangan media (PY) mengatakan bahwa, “Keputusan kami Hakim PN kota Depok bagi terdakwa Sanin Bin Tohir dalam kasus pasal 363 Pencurian Kabel Udara milik PT Telkom, pidana tujuh bulan penjara telah memenuhi Azas kemanusiaan,” tandasnya. M Iqbal juga menegaskan, “untuk keterangan informasi lebih terperinci bagi media, dalam perkara pidana No.112/PID.B/2020/PN DPK, dapat menghubungi Humas PN Depok,” Imbuh M Iqbal.

Ratna Wening Purbawati, SH sebagai Penasihat hukum Sanin Bin Tohir menjelaskan, ”Kami telah maximal memperjuangkan hak-hak dari pada klien, Alhamdulillah putusannya sudah sesuai dengan harapan kami, walau kami berharap tetap dengan kesepakatan semula Terdakwa harus bebas. Semua keputusan ada di Hakim, terdakwa satu bulan lagi keluar, potong tahanan yang sudah di jalani 6 bulan. Kami tidak akan mengajukan banding,” Jelas Ratna.

Sedangkan Rahmad Lubis, SH., MH menyatakan, “bahwa Rohadi yang dalam hal ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) otak dari kasus pencurian kabel udara milik PT Telkom harus diusut dan dikembangkan sampai tuntas, agar rasa Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia sama dihadapan hukum”, tutur Rahmat.

Sementara itu ketua tim Advokasi Corruption Watch Independen (CWI) Elfathir Lintang memaparkan, “bahwa dalam sidang perkara kasus Sanin ini sangat panjang, bila dibandingkan perkara lain empat atau lima kali sidang sudah putus, namun ini alur acaranya sesuai dengan KUHP per Undang Undangan hukum acara pidana, jadi ada sesion acara jawab menjawab antara JPU dengan Penasehat Hukum (PH),” paparnya.

“Lanjutnya dengan usia terdakwa 60 tahun, Sanin Bin Tohir tidak layak untuk dijatuhkan penahanan di Rutan, langkah selanjutnya sesuai dengan pembebasan bersyarat kami tim Advokasi akan segera urus semuanya,” pungkas Elfathir ketika diwawancarai oleh (PY).
(Miftah Hul Haqem S.Pd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GO