Warga Pesanggrahan Gugat Anak Buah Anies, Karena Khawatir Rumahnya Kebanjiran

gugatan imb

PurnaYudhaOnline, Jakarta – Esti Sri Dewi, warga Kompleks Bintaro Permai, Pesanggrahan, menggugat anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke pengadilan.

Gugatan yang dilayangkan oleh Esti tersebut ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) DKI Jakarta karena telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dinilai bermasalah.

IMB yang dianggap menyalahi aturan tersebut diterbitkan untuk pembangunan kluster Perumahan dengan 19 unit rumah. Alasannya, karena terbit di atas lahan yang harusnya menjadi kawasan resapan air.

Gugatan warga tersebut terdaftar dalam perkara nomor 245/G/2021.PTUN.JKT.

Patar Aritonang selaku kuasa hukum penggugat mengungkapkan bahwa pihaknya meminta hakim agar menyatakan bahwa IMB yang diterbitkan untuk 19 rumah cluster itu tidak sah.

Lebih lanjut, hakim juga diminta untuk memerintahkan tergugat agar mencabut IMB 19 rumah yang beralamat di Jalan Nuri, RT 02/03 Kelurahan Pesanggarahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan tersebut.

Alasan diajukannya gugatan itu karena sebagian dari bangunan cluster perumahan sudah menyalahi prinsip tata ruang karena berdiri di atas kawasan resapan air. Kuasa hukum penggugat pun curiga Dinas DPMPTSP sudah mengetahui hal itu, namun justru mencoba mengakali aturan dan tetap menerbitkan IMB.

“Jadi menurut saya hal ini bisa disebut penyelundupan hukum, karena administrasi, banyak yang dibuat persyaratan pengajuan perizinan itu diduga dibuat rekayasa,” kata Patar, seperti dilansir dari Warta Kota.

Menurut dia, rekayasa itu dilakukan dengan mengubah alamat dalam IMB yang terbit. “Dari 19 IMB yang diterbitkan, ada 8 IMB yang berkode pos di kelurahan Ulujami, sedangkan bangunan terletak di Kelurahan Pesanggrahan,” kata Patar.

Patar menambahkan, cluster itu juga dibangun berdempetan dengan rumah warga sehingga tidak menyediakan ruang terbuka hijau untuk resapan air. Hal itu dikhawatirkan dapat menyebabkan daerah sekitar terkena banjir.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Dewi dan suaminya sebenarnya sudah pernah menegur langsung pengembang kluster perumahan itu terkait pembangunan yang menyalahi aturan.

Namun pihak pengembang mengatakan, bahwa telah memperoleh izin mendirikan bangunan-bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,” kata dia.

Oleh karena itu, Dewi pada akhirnya memutuskan menggugat terbitnya IMB itu ke PTUN Jakarta. Pada 5 April lalu, pengadilan pun memutuskan menolak gugatan yang diajukan Dewi. Namun Dewi memutuskan untuk mengajukan banding. (PY)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GO